Prof. Abd. Halim Soebahar, M.A*

PENDIDIKAN telah menjadi fokus kajian yang dinamis. Dinamika pendidikan semakin terasa karena dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain: dinamika perubahan zaman, dinamika perubahan kebijakan, dan dinamika ekspektasi masyarakat. Ketiga faktor tersebut sangat mempengaruhi dinamika, khususnya dinamika madrasah diniyah (madin) di Jawa Timur(Jatim). Terlebih karena Jatim menjadi provinsi pertama di Indonesia yang mengambil kebijakan diskresi tentang madin. Kebijakan diskresi dimaksudkan sebagai kebijakan yang belum memiliki payung hukum yang kuat sementara masyarakat sangat membutuhkan.

Era Gubernur Imam Utomo

Program beasiswa S-1 madin memang dirintis sejak tahun akademik 2006, bertepatan dengan periode kedua era kepemimpinan Imam Utomo sebagai Gubernur Jatim (1998-2003 dan 2003-2008). Sebagai pilot project rintisan, tentu tidaklahmudah merealisasikan kebijakan diskresi, menuntut sosialisasi dikalangan eksekutif dan sekaligus legislatif. Secara kebetulan, penulis ikut proaktif menyosialisasikan gagasan tersebut dengan banyak bersilaturahmike sejumlah pengasuh pesantren ternama.

Kami bersama Bapak A. Hamid Syarif, Bapak Jakfar Shodiq (alm), dan KH. Masnur Arief berhari-hari, siang dan malam, melakukan silaturahmi berkeliling dari pesantren ke pesantren.Tidak terhitung puluhan pesantren yang bisa kami kunjungi di wilayah eksKaresidenanBesuki dan Lumajang, meski tanpa dibekali surat keputusan. Karena belum terjamin terealisasi, kami mempersiapkan beberapa perguruan tinggi wilayah TapalKuda bagian timur seperti: StaifasKencong, STAI At-Taqwa Bondowoso, dan IAI Ibrahimy Situbondo. Karena kami tahu pengelolaan ketiga lembaga tersebut untuk mempersiapkan calon mahasiswa, prioritasnya adalah guru diniyahpesantren yang bisa membaca kitab.

Alhamdulillah, respons terhadap program beasiswa madin ini sangat menggembirakan. Selama tahun 2006-2007 Pemprov Jatim menjalin kemitraan dengan 30 perguruan tinggi sebagai penyelenggara program ini.Dan sudah menjangkau sekitar 1360-an mahasiswa yang belajar di perguruan tinggi dengan beasiswa madin yang memang sangat dibutuhkan oleh warga Jatim.

Era Gubernur Soekarwo

Ketika Program Beasiswa Madin dirintis pada era Gubernur Imam Utomo, posisi Soekarwo adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jatim. Ketika Soekarwo sebagai Gubernur Jatim (2008-2013 dan 2013-2018), maka Gubernur Soekarwo yang memang ahli hukum mulai mengeksiskan keberadaan para kiai dan birokrat muda yang ikut merintis program beasiswa madin dalam sebuah lembaga yang akhirnya diberi nama Lembaga Pengembangan Pendidikan Diniyah (LPPD). Lembaga ini tetap eksis sampai sekarang, demikian juga cakupan sasaran program ini semakin luas, sehingga kemanfaatan program ini terasa di seluruh kawasan di Jatim.

Seperti pada era kepemimpinan Gubernur Imam Utomo, respons terhadap program beasiswa madin sangat menggembirakan.Dalam rentang waktu sekitar 10 tahun (2008-2018) Pemprov Jatim telah menjalin kemitraan dengan 38 perguruan tinggi se-Jatim sebagai penyelenggara program ini.Dan bisa menjangkau sekitar 12.000-an mahasiswa yang belajar di perguruan tinggi dengan beasiswa madin. Namun demikian, sejak tahun 2017-an sudah ada wacana untuk dilakukan evaluasi, bahkan penelitian tentang program beasiswa Madin di Jatim.Mengingat sudah banyak sarjana yang lulus berkat dari program ini.

Karena dinilai berjasa dalam pengembangan kualifikasi guru-guru pendidikan agama dan madrasah diniyahdi Jatim, maka Dr H. SoekarwoSH MHum pada Rabu, 27 Maret 2019, menerima penghargaan Doktor HonorisCausa (HC) dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang dihadiri, antara lainoleh Gubernur Khofifah dan Wakil Gubernur Emil Elistianto Dardak.

Era Gubernur Khofifah

Ketika program beasiswa S-1 madin menjadi program PempovJatim sejak tahun 2006, Khofifah Indar Parawansa adalah Ketua Umum Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama.Beliau juga politisi andal di DPR RI di Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan sejak Presiden Abdurrahman Wahid sebagai menteri. Seperti Menteri Pemberdayaan Perempuan/Kepala BKKNI dan terakhir sebagai Menteri Sosial RI sampai tahun 2018.

Gubernur Khofifah menerapkan kebijakan “continuityandchange”, kesinambungan dan perubahan, yang baik diteruskan tetapi dikembangkan, atau bahasa santrinya terkenal dengan semboyan “al-muhafadhatu ‘alalqadiymishshalihwalakhdzubil jadid al-ashlah”. Ini sekaligus untuk menepis keraguan beberapa tokoh ketika itu yang mengira jika Khofifah menjadi gubernur, maka beasiswa madinakan berakhir.

Pada era Gubernur Khofifah, beasiswa S-1 madin mulai dikaji lebih serius setelah adanya masukan bahwa di beberapa daerah kuota calon mahasiswa program beasiswa S-1 madin mulai kekurangan pendaftar yang berasal dari guru madin.Sejak tahun akademik 2019/2020 sasaran beasiswa S-1 madin mulai dikurangi (sampai tahun 2020, sasaran beasiswa S-1 madin sudah mencapai 14.401 mahasiswa). Namun demikian, Gubernur Khofifah memberikan banyak solusi dan mengembangkan kemitraan dengan banyak perguruan tinggi penyelenggara pascasarjana, pesantren penyelenggara Ma’had Aly dan pesantren penyelenggara Satuan Pendidikan Mu’adalah Ulya, Pendidikan Diniyah Formal Ulya dan Madrasah Aliyah di Pesantren.

Setelah Gubernur Khofifah memulai banyak rintisan, barulah payung hukum tentang pesantren semakin kuat dengan diundangkannya Undang-UndangNomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren, dan PMANomor 32 Tahun 2020 tentang Ma’had Aly.

Kemitraan dengan 15 perguruan tinggi penyelenggara pascasarjana di Jatim untuk merintis beasiswa S-2 madin, kemitraan dengan 16 Ma’had Aly di Jatim untuk merintis Beasiswa Ma’had Aly, dan sejak tahun akademik 2020/2021 menjalin kemitraan dengan UniversitasAl-Azhar Kairo Mesir untuk memberi kesempatan lulusanSatuan Pendidikan Mu’adalah Ulya, Pendidikan Diniyah Formal Ulya dan Madrasah Aliyah di pesantren untuk berkompetisi meraih kesempatan memperoleh beasiswa S-1 di Universitas Al-AzharKairo Mesir. Kuliah di Al-Azhar berarti mempersiapkan ulama-ulama moderat yang bisa bermanfaat dan maslahah untuk memperkuat Indonesia, khususnya Jatim.

Catatan Akhir

Penting dikemukakan pernyataan apresiasi Gubernur Khofifah terhadap Gubernur Jatim sebelumnya, bahwa Jatim seperti sekarang ini karena jasa para Gubernur Jatim terdahulu, sehingga secara khusus ketika menyambut Tahun Baru Hijriyah, 1 Muharram 1443, yang dihadiri Wakil Gubernur, Forkopimda Provinsi Jatim, para bupati dan wali kota seJatim, serta forkopimdakabupaten/kota se-Jatim, beliau memulai penyelenggaraan istighotsah, tahlil, dan menghadiahkan bacaan surah Al-fatihah secara khusus kepada seluruh gubernur di Jawa Timur sebelumnya dengan menyebut satu perbsatu nama gubernur terdahulu.

Karena itu, jasa ketiga gubernur tersebut penting ditulis karena pada saatnya akan menjadi cerita panjang dalam kehidupan mereka para sarjana, magister dan doktor lulusan penerima program beasiswa Pemprov Jatim. Ada sarjana yang wasilahnya melalui program beasiswa yang ditanda tangani oleh Gubernur Imam Utomo.Ada sarjana yang wasilahnya melalui program beasiswa yang ditanda tangani Gubernur Soekarwo. Dan, ada sarjana dan magister yang wasilahnya melalui program beasiswa yang ditanda tangani oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa.Bahkan terbuka peluang segera dirintis beasiswa program doktor.

Para sarjana, magister, dan doktor tersebut akan bercerita dengan penuh kebanggaan kepada para kerabat, tetangga, murid dan anak cucu mereka bahwa mereka menjadi sarjana, menjadi magister, dan menjadi doktor adalah karena“program beasiswa”.Antara lain berkat jariyah melalui kebijakan gubernur yang ditanda tangani dengan penuh keyakinan dan keikhlasan semata-mata untuk kemaslahatan generasi Jatim. (*)
 

*Wakil Ketua Umum MUI Provinsi Jatim, Direktur Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan Pengasuh Pondok Pesantren Shofa Marwa Jember

Catatan: tulisan ini pernah dimuat di Jawa Pos Radar Jember 13 Agustus 2021 dengan link dibawah ini:
https://radarjember.jawapos.com/perspektif-halim/791106242/refleksi-beasiswa-madin-era-tiga-gubernur